You are currently browsing the category archive for the 'LAndAS (Berita Tabloid Ku)' category.
SIAPA yang jadi sarjana tanpa sekolah? Yoooo, salah satu diantaranya Sob Komen, hebat ‘kan ? Lho, Kok bisa ? Hmmmm, dalam jaman edan (gila-Red) sekarang ini, semua hal yang nggak masuk akal bisa diakali sedemikian rupa sampai menjadi ‘masuk akal kok, hehehehehe’.
Potongan percakapan di atas ini, satu wartawan dia yang rekam waktu dia beli rokok di warung kopi. Di situ, ada beberapa orang yang duduk minum kopi, sambil dorang bicara macam-macam masalah. Karena merasa tertarik, akhirnya wartawan ini duduk di bangku warung, trus dia pesan satu gelas kopi dan kue. Tape kecil yang dia bawa, sengaja dia buka terus untuk rekam dorang pu ceritera. Ternyata dorang pu ceritera makin menarik karena dorang sisip dengan mop-mop sampe dorang pica-pica ketawa.
Ada satu mop, katanya pernah terjadi di Nabire. Ada satu ibu yang tidak tamat SD tapi karena dia ikut ujian persamaan SD, trus ujian persamaan SMP dan juga ujian persamaan SMA, akhirnya dia masuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) yang baru dibuka di Nabire. Waktu kuliah, dosen yang ajar bidang study Ketata Negaraan dia tanya sama ibu itu.
“Bagaimana hubungan Presiden dan MPR?” Dosen itu pu maksud, apakah di dalam struktur tata negara, Presiden lebih tinggi dari MPR atau sebaliknya ? Tapi ibu itu yang pake bibir merah menyala dan alis mata biru-biru langsung menjawab, “Boooo, selama ini Presiden dan MPR dorang dua bae-bae saja moooo.”
Dengar jawaban begitu, si dosen dan semua mahasiswa di ruang kuliah langsung pica ketawa, “huhahahahahahahaha,………. huahahahahah.”
Begitulah jaman gila sekarang, ada mahasiswa yang tara bisa baca, tulis dan berhitung, karena sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SMU/SMK, bukan kase lulus, tapi kase ‘lolos’ anak, yang penting bisa bayar.
“Begitu juga di Universitas, dengan bekal ijazah hasil ujian persamaan, saya bisa dapat wisuda dan karena saya bayar dorang dengan uang yang cukup besar, saya dapat nilai paling tinggi dan dorang bilang saya, ‘Cum Laude’, padahal saya tara pernah kuliah, hehehehehehe.” Sob Komen dia sambung dari belakang sampe bikin kaget orang-orang yang duduk di warung kopi. Akhirnya pemilik warung itu dia robah nama warung kopinya dengan nama, ‘Warung Edan’. (*)
DALAM kehidupan masyarakat Suku Amungme, pembagian peran dalam perekonomian rumah tangga dapat dikatakan tidak berimbang. Perempuan biasanya mendapat porsi tanggung jawab terbesar.
Seorang ibu di Kampung Amungun, Distrik Akimuga mengatakan bahwa tugas laki-laki dalam pekerjaan berkebun adalah membuka lahan untuk berkebun. Menebang pohon dan membabat semak-semak sehingga terbentuk sebidang tanah yang siap ditanami oleh bibit sayuran adalah tugas kaum pria.
“Wartawan diharapkan dalam penulisan berita lebih berpihak pada anak dan perempuan
MEDIA memainkan peranan penting dalam membangkitkan kesadaran mengenai hak-hak anak. Melalui media masyarakat dapat lebih peduli terhadap hak-hak anak, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, pencegahan HIV/AIDS dan perlindungan anak.
Namun selama ini media cenderung mengeksploitasi anak dan kadangkala melupakan hak anak, hal ini terjadi karena jurnalis kurang memahami hak anak. Beberapa kasus liputan anak, yang semula bermaksud untuk membela anak justru membuat tereksploitasi sehingga anak akhirnya tidak bebas lagi karena identitasnya diketahui publik.
BERBICARA mengenai pengelolaan industri di suatu kawasan maka tak bisa dilepaskan dari pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat setempat agar kegiatan industrialisasi yang tengah berlangsung tidak melahirkan marginalisasi penduduk setempat.
Karena itu, salah satu tanggung jawab moral yang dipenuhi oleh perusahaan yang menanamkan modalnya adalah komitmen untuk melaksanakan program community development (Comdev). Hal itu telah dibuktikan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
ANGGARAN belanja Provinsi Irian Jayapada 20 tahun silam hanya berjumlah Rp 500 miliar saja. Berbeda dengan era Otonomi Khusus (Otsus) saat ini, anggaran yang kucurkan pemerintah pusat kepada Provinsi Papua sebesar Rp 15 triliun. Selain alokasi dana yang sangat besar, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi Papua. Kewenangan dan kekuasaan itu hampir menyamai sebuah negara merdeka. Walaupun implementasinya belum berjalan baik tapi secara normatif, kekuasaan sudah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri agar rakyat Papua di Bumi Cenderawasih bisa menjadi tuan di atas negerinya mengisyaratkan bahwa pemerintah harus bekerja keras meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dalam berbagai sektor secara langsung, berkelanjutan dan menyeluruh.
MENYUSUL program RESPEK yang diterapkan Pemerintah Provinsi Papua saat ini, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sebagai pengelola Dana Kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) bertekad untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
Untuk mendapat gambaran jelas tentang Program RESPEK itu, Badan Musyawarah dan Badan Pengurus (BM-BP) LPMAK mendapat kesempatan khusus untuk bertatap muka langsung dengan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Kaokanao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika ketika gubernur melakukan perjalanan TURKAM belum lama ini. Pertemuan di Pastoran Katolik Kaokanao, Selasa (25/6) malam itu berlangsung selama tiga jam.
RENCANA Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) dimulai dengan filosofif, Undang Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yaitu Undang Undang 21 tahun 2001 yang berbicara tentang pemihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Ketika berbicara tentang dimana orang asli Papua itu berada? Jelas, jawabannnya adalah di kampung-kampung, sehingga ketika berbicara tentang Otsus secara benar dan konsekuen maka mau tidak mau semua pembangunan harus dimulai dari kampung.
Menurut Staff Ahli Gubernur Provinsi Papua, Agus Sumule ketika bertatap muka dengan Badan Musyawarah dan Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (BM-BP LPMAK) di Sheraton Hotel Timika belum lama ini, kalau pemerintah bersama stakeholder berkonsentrasi di kampung maka yang memperoleh manfaat pertama adalah orang asli Papua.
MEMBANGUN Papua yang damai dan sejahtera dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pembangunan yang berpusatkan pada manusia (people centered develoment) dan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (growth centered development). Pembangunan yang berpusatkan manusia identik dengan pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) yang dicanangkan Gubernur Provinsi Papua–dan pelaksanaannya dimulai dengan melibatkan seluruh kampung di Papua pada Tahun Anggaran 2007 ini.
Berkait hal tersebut, untuk pertama kali dalam sejarah Papua, mulai Tahun Anggaran 2007 ini, semua kampung secara serentak, tanpa kecuali, menerima dana tunai langsung (block grant) rata-rata sebesar Rp 100 juta.
Read the rest of this entry »
INSTITUT Pertambangan Nemangkawi (IPN) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dibangun sejak 2003 lalu, bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja Papua, terutama putra-putri asli dari daerah di sekitar operasi perusahaan. Tujuan lainnya adalah melipatgandakan jumlah karyawan Papua di lingkungan PTFI. Dari segi kuantitas kebutuhan itu telah tercapai namun dari segi kualitas, sangat diharapkan dengan kehadiran IPN bisa lebih ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Pendirian IPN itu berawal dari suatu visi dan komitmen bersama antara PTFI, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Irian Jaya (kini Papua) pada 1996 silam. Read the rest of this entry »
KONTRAVERSI tentang sebuah keputusan adalah dinamika dari kehidupan di alam demokrasi. Pro kontra adalah hal yang biasa, namun tidak sertamerta silang pendapat itu mementahkan sebuah keputusan yang telah melalui berbagai pertimbangan, analisis serta kajian-kajian. Prinsip itulah yang mendasari Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (BP-LPMAK) setiap kali membuat keputusan terkait program-program yang dikelola lembaga ini.
Hal serupa terjadi pula ketika BP-LPMAK hendak memutuskan penetapan tarif pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) di Timika. Sekadar diketahui juga bahwa sudah menjadi ‘tradisi’ bagi BP-LPMAK, setiap keputusan mestinya disertai justifikasi yang realistis yang bisa diterima oleh publik terutama masyarakat yang bersentuhan langsung dengan program-program LPMAK. Read the rest of this entry »
UPAYA meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus dilakukan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme-Kamoro (LPMAK). Misalnya membuat prosedur rujukan pasien tujuh suku dari fasilitas kesehatan milik (LPMAK) ke fasilitas kesehatan milik PT Freeport Indonesia (PT FI) di RS Tembagapura.
Kebijakan ini dilakukan agar keterbatasan jenis peralatan medis (maupun tenaga medis) yang ada difasilitas kesehatan milik LPMAK, seperti di RS Mitra Masyarakat dan RS Waa Banti dapat diatasi. Untuk itu dibutuhkan prosedur dan kebijakan untuk menjamin bahwa pasien tujuh suku benar-benar menjadi prioritas sebagai penerima layanan kesehatan di RS Tembagapura dan fasilitas kesehatan milik PT Freeport Indonesia (PT FI) lainnya. Read the rest of this entry »
BILA dilihat sejak tahun 2000 hingga saat ini, jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) terus melonjak. Pada tahun 2000, jumlah kunjungan pasien rawat jalan di RSMM sebesar 56.594 pasien dan pada 2006 sebesar 99.580. Ini berarti ada peningkatan jumlah pasien rawat jalan sebesar hampir dua kali lipat atau sekitar 76 persen selama kurun waktu tujuh tahun.
Menurut Konsultan Biro Kesehatan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), dr Rilia Maristella, bila dilihat dari kunjungan rawat inap, bahkan terjadi peningkatan jumlah pasien rawat inap lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 2000 jumlah kunjungan rawat inap sebesar 4.753 pasien dan pada tahun 2006 sebesar 10.408 pasien. Read the rest of this entry »
Yang mengomen