Ketika Wakil Rakyat Minta Disejahterakan

APA jadinya jika pemerintah suatu kabupaten/kota lebih memprioritaskan membeli mobil bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta membangun gedung pemerintahan, sementara banyak bangunan sekolah nyaris roboh, kota dibiarkan penuh sampah, perkampungan makin kumuh dan rumah sakit kekurangan obat-obatan.

Hal itu bukan tidak mungkin terjadi di era otonomi daerah saat ini, mengingat sejumlah kewenangan didelegasikan dan anggaran pembangunan diserahkan secara block grant berupa dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah.

Indikasinya sudah ada. Sebagian pemerintah daerah lebih memilih menyejahterakan para wakil rakyat dibanding mengatasi masalah rakyat yang antara lain tercermin dari tingginya angka putus sekolah, angka kematian ibu dan bayi. Padahal, menjelang pelaksanaan otonomi daerah , para bupati/ wali kota sepakat mengalokasikan 15 persen dari APBD untuk pembangunan kesehatan.

Dalam jangka panjang kecenderungan seperti itu akan merugikan daerah bersangkutan karena sumber daya finansial terbuang sia-sia, sementara sumber daya manusia justru tidak dikembangkan maksimal.

Untuk mendorong pemerintah daerah memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduk, pemerintah pusat menetapkan sejumlah kewenangan yang wajib dilakukan pemerintah daerah. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Sebagai tolok ukur pelaksanaan kewenangan wajib, dikembangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Yaitu, standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan KW daerah yang terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.

Tahun ini pemerintah melakukan uji lapangan rancangan KW dan SPM yang disusun sejak September tahun lalu sebelum diimplementasikan secara nasional. Ada tiga bidang yang diuji coba, yaitu pemerintahan dalam negeri, kesehatan dan pendidikan.

Rancangan KW dan SPM bukan harga mati, melainkan disesuaikan dengan masukan daerah selama uji coba. Pemerintah juga tidak harus membiayai semua KW dan SPM, bisa swasta dan masyarakat. Namun, pemerintah daerah berkewajiban memastikan pelayanan itu ada.

Bagi masyarakat, apa pun konsep dasar KW dan SPM yang dikembangkan, yang penting mampu menimbulkan kesadaran pemerintah, bahwa kesejahteraan rakyat perlu mendapat prioritas lebih dari kesejahteraan wakil rakyat. Apalagi sampai kini belum ada sistem untuk mengontrol dan memberi sanksi jika pemerintah dan wakil rakyat tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s