Silang Pendapat Itu Hal Biasa

KONTRAVERSI tentang sebuah keputusan adalah dinamika dari kehidupan di alam demokrasi. Pro kontra adalah hal yang biasa, namun tidak sertamerta silang pendapat itu mementahkan sebuah keputusan yang telah melalui berbagai pertimbangan, analisis serta kajian-kajian. Prinsip itulah yang mendasari Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (BP-LPMAK) setiap kali membuat keputusan terkait program-program yang dikelola lembaga ini.

Hal serupa terjadi pula ketika BP-LPMAK hendak memutuskan penetapan tarif pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) di Timika. Sekadar diketahui juga bahwa sudah menjadi ‘tradisi’ bagi BP-LPMAK, setiap keputusan mestinya disertai justifikasi yang realistis yang bisa diterima oleh publik terutama masyarakat yang bersentuhan langsung dengan program-program LPMAK.

Sehubungan dengan pemberlakuan tarif baru di RSMM, BP-LPMAK dalam rapatnya yang berlangsung di Sheraton Hotel Timika menyadari bahwa keputusan tersebut pasti menimbulkan reaksi. Namun demikian, konsekuensi dari pengelolaan sebuah rumah sakit adalah membengkaknya biaya operasional. Terlepas dari situasi itu, RSMM juga secara bertahap mulai digiring menuju kemandirian. Dengan demikian, beban 10 persen yang diberikan kepada pasien asal tujuh suku dari total biaya berobat adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran terhadap masyarakat untuk ikut memandirikan rumah sakit.

Ketergantungan RSMM terhadap LPMAK tak bisa dibiarkan terus berlanjut karena akan berdampak pada kost dana yang semakin membengkak sesuai tuntutan perkembangan rumah sakit itu sendiri. Padahal LPMAK tidak hanya mengurusi RSMM karena masih ada lagi sebuah rumah sakit di dataran tinggi yaitu Rumah Sakit Waa/Banti, Distrik Tembagapura.

Ketua BP-LPMAK, Pdt Matheus Adadikam dalam Rapat BP-LPMAK mengingatkan, pentingnya sosialisasi kepada publik sebelum penerapan tarif baru di RSMM berlaku efektif pada Minggu (1/7) nanti. Pada tahap awal pasti ada reaksi, namun Adadikam optimis dengan memberikan sosialisasi yang baik, masyarakat pun bisa menerima kenyataan yang memang harus dihadapi bersama-sama.

Ia menyontohkan ketika LPMAK hendak menerapkan kriteria berobat di RSMM, tantangan serupa juga muncul tapi kemudian meredah setelah diberi pemahaman secara baik. Sama halnya ketika hendak diterapkan kartu tanda berobat yang menggunakan Bar Code.

Keterbatasan tenaga

Sementara itu Wakil Ketua BP-LPMAK, Leonard D Piry meminta masyarakat agar tidak menghakimi petugas di RSMM seenaknya. Leonard menilai petugas RSMM mulai dari dokter hingga cleaning service telah bekerja sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat, terutama pasien asal tujuh suku. Masalahnya, jumlah petugas memang kurang sehingga pelayanan juga terbatas.

“Tapi itu bukan berarti masyarakat harus mengancam, mencaci maki atau adu fisik dengan petugas. Mereka juga manusia biasa yang punya keterbatasan, jadi tolong masyarakat memahami hal tersebut,” kata Leonard yang juga Ketua Yayasan Caritas Timika itu

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s