Otsus Ibarat Anggur Baru untuk Papua Baru

ANGGARAN belanja Provinsi Irian Jayapada 20 tahun silam hanya berjumlah Rp 500 miliar saja. Berbeda dengan era Otonomi Khusus (Otsus) saat ini, anggaran yang kucurkan pemerintah pusat kepada Provinsi Papua sebesar Rp 15 triliun. Selain alokasi dana yang sangat besar, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi Papua. Kewenangan dan kekuasaan itu hampir menyamai sebuah negara merdeka. Walaupun implementasinya belum berjalan baik tapi secara normatif, kekuasaan sudah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri agar rakyat Papua di Bumi Cenderawasih bisa menjadi tuan di atas negerinya mengisyaratkan bahwa pemerintah harus bekerja keras meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dalam berbagai sektor secara langsung, berkelanjutan dan menyeluruh.

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH ketika berbicara pada seminar sehari yang bertajuk ‘Peran Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Nasional di Papua’ yang berlangsung di Jayapura belum lama ini mengatakan, dana berkelimpahan di era Otsus berikut kekuasaan yang telah diberikan kepada Papua, ibaratnya Anggur Baru untuk Papua yang Baru. “Ini waktu yang diberikan Tuhan untuk merubah kehidupan masyarakat di Papua,” ujar gubernur.

Kekayaan alam serta keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam perut Bumi Cenderawasih, ibaratnya raksasa yang sedang tidur. Raksasa tersebut harus dibangunkan. Artinya, kekayaan alam tersebut harus dikelola secara baik dan benar agar rakyat Papua bisa menikmati kekayaan sumber daya alam negerinya untuk kesejahteraan mereka.

Ironinya, kendati hidup di atas kekayaan alam namun menurut Barnabas Suebu, sebanyak 82 persen dari rumah tangga di Papua tergolong miskin bahkan miskin absolut. Dari 82 persen itu, satu persen adalah masyarakat di kampung-kampung.
Untuk membangunkan ‘raksasa’ yang tidur itu, konsep paling mendasar adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini sangat poluler di dunia–dimana harkat dan martabat manusia menjadi titik sentral dari pembangunan itu,” ucap Suebu.

“Jadi melalui seminar yang dihadiri semua ilmuwan, pengusaha besar termasuk PT Freeport Indonesia dan British Petrolium serta investor lainnya yang akan masuk ke Papua, saya mau katakan bahwa rakyat kita di Papua masih miskin diatas kekayaan alamnya. Pertanyaannya mengapa? Saya mau dengar jawaban apa yang diberikan oleh seminar ini terhadap persoalan kemiskinan di Papua,” pinta Barnabas Suebu.

Selain kaya akan alamnya, Bumi Cenderawasih juga kaya akan kebudayaannya. Papua memiliki lebih dari 1000 bahasa dan di dunia ini memiliki lebih dari 3000 bahasa, maka sepertiga dari bahasa-bahasa di dunia ada di Papua termasuk Papua New Guinea (PNG). Anggap saja penduduk di dunia enam miliar maka penduduk di Papua seperseribu dari penduduk di dunia yang berbicara 30 persen dari bahasa di dunia.

“Dan bahasa adalah pintu masuk untuk mengerti budaya. Ketika Anda tidak mengerti bahasa maka Anda tidak mengerti budaya, karena itu saya selalu katakan negeri ini kaya dan penuh misteri,” kata Barnabas Suebu.

Tiga kebijakan
Dalam membangun Papua di era Otsus, Pemerintah Provinsi Papua mengedepankan tiga kebijakan dasar. Pertama, kebijakan bersifat people centre development yang secara umum bisa diartikan Negara Indonesia bukan negara proyek, bukan pula negara yang roda pembangunannya diputar dari atas tetapi pembangunan harus diputar dari bawa. Artinya, pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan harus dimulai dari apa yang ada pada rakyat. Hal itu yang disebut sebagai gerakan pembangunan dari bawa.

Kedua, kebijakan melalui pendekatan growth centered development. Dalam konteks itu, pembangunan tidak mungkin berjalan, kemiskinan tidak mungkin tertata tanpa pertumbuhan dan pertumbuhan tidak mungkin terjadi tanpa investasi, sebaliknya investasi tidak mungkin ada tanpa daya dorong dari investasi itu sendiri. Terpenting adalah investasi juga tidak mungkin terjadi tanpa infrastruktur yang memadai.

Kekayaan alam Papua ibarat raksasa yang sedang tidur itu bisa bangkit ketika investasi skala besar, menengah dan skala kecil direncana kan dengan sangat cermat agar pertumbuhan itu sendiri atau disebut Bumi Papua itu sendiri tidak kembali membunuh rakyatnya.

Sangat berbahaya apabila rakyat Papua dibunuh oleh kekayaan alamnya sendiri, lantaran itu harus dicegah dengan perhitungan yang matang.
“Tetapi pada sisi yang lain, kita tahu kenapa rakyat harus tinggal miskin. Karena itu pertumbuhan Papua menyangkut Sumber Daya Manusia harus dimulai dari kampung dengan memperbaiki pendidikan, kesehatan dan ekonomi mereka secara besar-besaran dan menyeluruh,” kata gubernur.

Kebijakan ketiga yang ditempuh adalah stabilitas sustanibility dan kontinyuitas pembangunan. Belajar dari sejarah pembangunan nasional, menurut gubernur, ketika pertumbuhan yang begitu bagus pada waktu-waktu lalu tidak berjalan pada rel yang benar maka stabilitas sustanibilitas terganggu maka kontinyuitas pembangunan juga terganggu.

“Karena itu sangat penting dipelihara ketiga hal tersebut sebab pembangunan adalah proses yang tidak mengenal kata akhir,” papar gubernur.

Selain tiga kebijakan tadi, Pemerintah Provinsi Papua juga menjalankan program-program pokok diantaranya menurut Barnabas Suebu, menciptakan pemerintahan yang bersih. Memang berat, karena yang terjadi selama ini anggaran Pemerintah Provinsi Papua menggunakan piramida terbalik.

“Semuanya boros, korupsi pada tingkat atas dan rakyat tidak dapat apa-apa. Anggaran belanja saat ini dibalik, tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Saat ini rakyat tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri, mereka hidup minta-minta dengan membuat proposal kesana-kemari. Padahal mereka kaya, kekuatan mereka hidup dan ketika dibangunkan dan pemerintah menggerakkan, maka dalam masa lima tahun saja tidak kurang dari 10 triliun rupiah bisa langsung terserap ke kampung-kampung untuk menggerakkan pembangunan dari kampung,” tegas gubernur pada pemaparan itu.

Menyikapi kondisi tersebut, gubernur menyebutkan perlunya dilakukan reformasi birokrasi dan reformasi anggaran pada segenap tingkat dan jajarannya, tidak saja provinsi tapi juga kabupaten dengan memperkuat aparat pada tingkat distrik dan kampung.
Pemerintahan distrik akan diperkuat untuk mengurus kampung. Sedangkan untuk penguatan kampung, sistim kelembagaan, kapasitas kepemimpinan kampung, kapabilitas menejemen pada level kampung harus diperbaiki. “Ini yang kita maksudkan program menyeluruh untuk clean and good government,” ujar Suebu.

Selebihnya yaitu tekad menciptakan suasana damai dan sejahtera untuk semua masyarakat kampung di Papua. Artinya, pendidikan, kesehatan, perumahan, gizi masyarakat di kampung mutlak diperbaiki. Memang biaya sangat besar tapi dengan reformasi anggaran yang terjadi saat ini, gubernur optimis bahwa hal tersebut bisa terjawab. (Tabloid LAndAS)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s