di REPUBLIK ini tak ada yang tak bisa dibeli.

Mau semua urusan mudah?? gampang tinggal pake jalur khusus, dijamin semua urusan lancar. Bukan bermaksud mengajak menggunakan jalur ituh tapi ini sekadar pengalaman yang mungkin berguna 😀 (padahal hanya karena rasa kesal aja makanya di posting).

Waktu saya urus SIM C lewat jalur yang benar habisnya 250 ribu (pdhl sejatinya hanya 75ribu)sedangkan SIM C tembak 300 ribu. Hanya beda 50 ribu, mana yang ada pilih?? mengikuti peraturan yang dalam prosesnya sangat berbeli-belit ato tembak hanya beda 50 ribu, proses cepat dan hanya tinggal ambil sidik jari kemudia foto jadi deh SIM C

Begitu juga KTP, harga ngurus hanya lima ribu tapi kalo lewat perantara bisa 50ribu dan sehari jadi. Kalo ngurus sendiri murah yah jadinya lama, karna di republik ini sesuatu yang mudah dipersulit dan sesuatu yang sulit bisa dipermudah semua hanya satu alatnya UANG.

Kalau ada UANG semuanya lanca…………….R

Tadi ngurus kartu kelurga milik seorang teman, saya ke kepala kampung, beliau menyarankan agar membeli blangko terlebih dahulu di kantor kecamatan seharga lima ribu begitu di kecamatan ternyata harganya sepuluh ribu (korup lima ribu).

Blangko kartu keluarga sudah ditangan tinggal mengikuti jalurnya untuk tanda tangan yaitu Ketua RT, Kepala Kampung dan Camat. Sesampainya dirumah ketua RT, setelah basa basi samapai basi. Ketua RT memberikan balngko yang sudah ditandatangani oleh Camat, Kepala Kampung dan RT.

Katanya ganti ongkos transport, satu tandatangan sepuluh ribu, karna ada tiga jadi 30 ribu tapi si RT minta 100 ribu. Berhubung tuh kartu keluarga sangat dibutuhkan saya pun menyanggupinya dengan pertimbangan daripada buang2 waktu dan tenaga lebih baik bayar saja walaupun terlampau mahal :(.

Apa sih yang tak bisa dibeli di REPUBLIK ini??? semua bisa dibeli Hati Nurani ajah bisa apalagi kartu keluarga, SIM dan KTP…

Malas menggunakan jalur resmi karna ituh tadi yang mudah jadi sulit, yang sulit jadi mudah….. uuh…..

Mana Hasil RESPEK???

RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung), sebuah program dari pemerintah Provinsi Papua dimana setiap kampung mendapatkan RP 200 juta. Pencairan dana dua tahapan yaitu pada tahap pertama Rp 100 juta. Setelah tahap pertama digunakan dan dapat di pertanggungjawabkan maka dana tahap kedua bisa dicairkan.

Dengan dana itu pemerintah berharap kampung-kampung menjadi maju dalam hal pembangunan. Tiap kampung bebas menggunakan dana itu untuk membangun fasilitas yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Memang ada mekanisme dan skala prioritas mana yang terlebih dahulu dibangun, semua itu harus disepakati oleh badan musyawarah kampung yang dipilih oleh masyarakat.

Akan tetapi Program RESPEK tidak semua berjalan sesuai dengan harapan. Tak perlu jauh-jauh mengambil contoh kegagalan RESPEK, di kampung saya tinggal dana RESPEK tahap satu sejak tahun lalu dikucurkan tapi tidak ada pembangunan yang berjalan.

Memang ada beberapa jalan yang sudah diaspal tapi itu tidak menggunakan dana RESPEK. Seperti jembatan yang di kompleks saya, baru saja selesai dikerjakan akhir januari lalu. Saya mengira pembangunan jembatan itu bersumber dari dana RESPEK, ternyata itu dari Program Pembangunan Distrik tahun 2007.

Semakin membingungkan proyek 2007 kok baru dikerjakan awal tahun 2009?? yang jelas Program RESPEK dikampung saya gagal total. Dan yang jadi pertanyaan kemana dana Rp 100 juta ituh?? siapa yang menghabiskannya??

Ah niat baik seorang pemimpin tanpa dukungan bawahannya, maka sebagus apapun program ituh tetap saja tingkat keberhasilannya rendah. Memang dibutuhkan orang-orang yang bekerja dengan hati untuk membangun tanah ini. dicari!!